Gus Mus : Jangan Bicara Politik Praktis di Kantor NU

Gus Mus : Jangan Bicara Politik Praktis di Kantor NU

REMBANG (SurabayaPost.id)-Ditengah sengitnya pembahasan Cawapres yang digadang untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 telah menyeret NU terlibat politik praktis. Hingga akhirnya digelar pertemuan di markas besar PBNU Jl Keramat Raya, Jakarta, oleh sejumlah tokoh NU membahas penarikan dukungan NU ke kubu Jokowi,  jika Cawapresnya bukan dari kader NU, Rabu (8/8)

Pertemuan tersebut mendapat kritik pedas  dari KH Mustafa Bisri pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Rembang, Jawa Tengah melalui akun twitternya agar pengurus dan pemimpin NU tidak gegabah memberi pernyataan yang terkait dengan kepentingan politik praktis di kantor NU. Menurutnya, markas PBNU bukan tempat yang tepat untuk bicara soal itu.

"Para pengurus/pemimpin NU yang harus bersikap hati-hati dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan; terutama bila berkaitan dengan politik praktis," cuitnya, melalui akun Twitter @gusmusgusmu, Kamis (9/8).

Tokoh besar ulama NU yang akrab dipanggil Gus Mus ini menegaskan, sebaiknya jangan membicarakan politik praktis di kantor NU, karena itu (kantor NU) bukan tempatnya. "Dan sebaiknya tak usah bicara politik praktis di kantor NU. Bukan tempatnya," tegas Kiyai Kharistatik itu.

Disebutkan, dalam pertemuan yang digelar di kantor PBNU, Jl. Kramat Raya, Jakarta, Rabu (8/8) itu hadiri Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Ketua PBNU Robikin Emhas.

Saat itu, Robikin menyebut Presiden Jokowi harus mengambil kader dari NU sebagai cawapresnya jika ingin mendapatkan dukungan dari PBNU. Jika bukan warga nahdliyin, pihaknya mengaku tak memiliki tanggung jawab moral untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Robikin sebelumnya menyebut PBNU bukan parpol, saat ditanya soal isu penarikan dukungan terhadap Jokowi. "Emang PBNU partai politik? NU bukan partai politik, karena itu tidak memiliki kapasitas untuk mengusung atau apa, enggak ada kapasitas itu," kata Ketua PBNU Robikin Emhas seperti dilansir CNNIndonesia.com, Selasa (7/8).

Terpisah, Ma'ruf Amin mengimbau warga NU bersikap tenang dan tak terprovokasi menanggapi isu cawapres untuk Jokowi itu. "Tenang saja. Waspada. Jangan terprovokasi. Sekarang ini belum ada apa-apa," kata dia, dikutip dari laman resmi PBNU, Rabu (8/8).

Ia yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan bahwa PBNU tetap memegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Ini sudah diputuskan oleh para kiai dalam forum Muktamar NU, Munas NU, dan Konferensi Besar alim ulama NU sebelumnya.

Dalam forum itu selalu ditegaskan bahwa PBNU tetap pada khittahnya, yakni sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang peribadatan, pendidikan Islam, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan. "Jadi Khittah NU itu berkaitan erat dengan manhajul fikr [cara berpikir] yang sejalan dengan Qanun Asasi NU. Sampai sekarang NU masih setia berpegang pada khittah-nya," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, di kubu Jokowi mencuat nama cawapres berinisial M yang disebut merupakan tokoh dari kalangan NU. Diduga, itu adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua PBNU Said Aqil Siroj lantas menyatakan Mahfud MD bukan kader NU.

Ia juga menyebut Mahfud belum pernah menjabat sebagai pengurus organisasi yang berafiliasi dengan NU.

(uki/cnn)

Dipost Oleh Masduki

.

Post Terkait